Rezim Otoriter Gaya Baru

catur1Sunguh menarik catatan ringan  Dedi Sahputra di kolom “Foliopini”-nya yang berjudul “Otoriter..?”, (Waspada, 31/10/2016). Diantara nukilan yang paling menggelitik dari tulisan itu adalah tentang defenisi otoriter yang diungkapkannya.

Di alenia kedua dengan lugas ia mengungkapkan; Pemerintah kala itu (Orde Baru) disebut otoriter karena digenggamannya ada empat elemen utama kehidupan bangsa. Itulah parlemen (legislatif), perangkat hukum (yudikatif), distribusi informasi/pesan (media massa), dan birokrasi (eksekutif) itu sendiri. Ketika pemerintah  (eksekutif) menguasai semua itu, mereka gampang sekali malihrupa jadi Fir’aun.

Lantas, pada alenia berikutnya, dengan lugas ia  memaparkan fakta  historis keotoriteran rezim Orba, dan kemudian membandingkannya dengan realitas kekinian dari kecenderungan sepakterjang  rezim penguasa hari ini. Dan hasil kesimpulan dari komparasi itu sepertinya cukup mengejutkan, ada indikasi kemiripan diantara keduanya,  terutama  ketika  keempat elemen utama kehidupan bangsa itu dijadikan parameter penilaian , yang mana kesumuanya memang sudah menunjukkan gelagat “takluk” oleh cengkraman  penguasa.

Lewat tulisannya, Dedi memang tidak secara vulgar mengungkapkan ada kesamaan yang persis (sama-sama otoriter) antara rezim Orba Soeharto dengan rezim Kerja Jokowi-JK, namun dengan cerdik ia mengajak pembaca untuk menilai membuat kesimpulan sendiri. Setelah membeberkan  watak dari rezim Jokowi-JK, ia pun melontarkan pertanyaan; “Maka apakah Anda masih melihat perbedaan dengan Orde Baru yang otoriter ?”.

Terus terang saya sangat tertarik untuk menjawab pertanyaan “nakal “ itu. Saya menilai, mungkin terlalu dini untuk mevonis rezim Jokowi –JK sami mawon dengan rezim Orde Baru dalam hal keotoriterannya. Sebab kurang proporsional melakukan komparasi  antara dua rezim yang berbeda reputasinya.

Orba baru memang tak diragukan lagi reputasinya sebagai rezim otoriter yang sukses selama 32 tahun berkuasa di republik ini. Bahkan Orba sebenarnya bukan hanya mempraktekkan otoritarianisme, tapi lebih dari itu, dibawah kepemimpinan Soeharto kekuasaan Orba  sebenarnya telah mendekati level diktatoristik, bahkan totaliteristik.

Sedangkan rezim Jokowi –JK, menurut hemat penulis  sejauh ini masih dalam fase  “belajar”  menjadi otoriter. Namun pastinya, rezim ini memang memiliki “bakat” untuk jadi otoriter. Bayangkan, baru 2 tahun saja berkuasa, watak otoritarianisme rezim ini sudah terendus sedemikan rupa. Bahkan kriteria untuk dikatakan rezim otoriter, yakni  menundukkan empat elemen utama kehidupan bangsa, sudah mampu dilakukan rezim ini, meskipun “belum” seekstrim yang pernah dilakukan rezim Orde Baru.

Dan jika kecenderungan ini terus berlanjut dalam waktu yang lebih lama (tak usahlah selama Orba), misalnya sampai satu dekade (dua periode), tentunya ini cukup memunculkan kecemasan. 2 tahun saja sudah seperti ini, bagaima jika 10 tahun ? Wallahu’allam.

Boleh jadi, mungkin sebagian dari kita tidak menyangka jika kemudian rezim Jokowi-JK akan berperilaku seperti ini. Karena diawal debutnya rezim ini lumayan memukau dan cukup mengesankan dengan perfomancenya yang penuh kesahajaan. Dulu, di awal kemunculannya dalam kancah perpolitikan nasional, dengan ciri khas penuh kesehajaan dan aksi blusukannya, sosok seorang Jokowi benar-benar jadi idola baru yang begitu memukau . Waktu itu, kemunculan Jokowi seperti “oase” di tengah-tengah kegersangan dan banalitas kehidupan politik di negeri ini.

Jokowi yang menjadi  simbol rezim  ini juga mulanya sangat jauh dari kesan “sangar”,  dan ini sangat berbeda dengan rivalnya  pada  Pilpres yang memang dari awal kadung dituding memiliki watak kekerasan yang dikhawatirkan kelak berpotensi melahirkan perilaku otoriter. Tetapi fakta berkata lain, ironisnya justru rezim ini yang kemudian memperlihatkan gelagat  yang bercorak otoriter.

Berbeda dengan rezim Orde Baru, style otoriterianisme rezim Jokowi-JK memang tampak lebih smooth.  Dalam konteks ini, harus diakui rezim Jokowi-JK  memang “hebat”, terutama dalam membungkus otoriterianismenya dengan balutan pencitraan dan  jargon-jargon egaliter seperti Tri Sakti, Nawa Cita dan Revolusi Mental.

Takut

Lalu, yang jadi pertanyaan kemudian adalah , mengapa seorang penguasa atau sebuah rezim begitu rentan jadi berwatak otoriter ? Jawabannya sederhana, itu dikarenakan logika kekuasaan yang  pada dasarnya adalah tentang kecenderungan  mempertahankan kekuasaannya dengan pelbagai upaya, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Kecenderungan logika ini sudah berlaku galib dan telah menjadi dalil pokok setiap orde yang berkuasa, di manapun dan kapanpun. Kendati pada awalnya banyak para calon penguasa yang tampil rendah hati  dan penuh kesehajaan, tapi ketika kekuasaan sudah berhasil digenggam dan  ia sudah mulai merasakan bagamana nikmat dan candu dari pesona kekuasaan itu, maka tiba-tiba muncul ketakutan dalam benaknya, yakni takut akan kehilangan kekuasaannya.

Ya. Ketika sudah menang dan kekuasaan sudah dalam pangkuan, tidak ada jaminan syahwat kekuasaan  sertamerta terpuaskan. Justru syahwat kekuasaan semakin menjadi-jadi. Ambisi tahap berikutnya setelah meraih kekuasaan adalah bagaimana “mengolah” kekuasaan secara maksimal untuk meraup keuntungan sembari bagaimana mengupayakan mengukuhkan kekuasaan agar tidak diusik dan diganggu pihal lain. Dan salah satu cara yang paling praktis untuk melakukan itu adalah dengan menjadi penguasa yang otoriter.

catur

Menghalalkan Segala Cara

Secara filosofis, logika kekuasaan seperti ini bukannya tanpa alasan. Adalah Nicollo Machiavelli, seorang filusuf Italia, pernah menyoroti logika kekuasaan dengan memperkenalkan konsep raison d’ etat. Konsep ini secara eksplisit  mengandung doktrin, bahwa sasaran utama politik negara adalah mempertahankan kekuasaan negara, sedangkan moral dan hukum harus tunduk di bawah tuntutan politik.

Selama ini, banyak kalangan—termasuk para pelaku kekuasaan—yang menganggap ajaran Machiavelli ini keliru dan sesat, karena telah menjustifikasi penggunaan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara dan mengabaikan intervensi moral di dalamnya. Namun sepertinya sulit dibantah, gagasannya telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal gagasan itu dipopulerkan sampai abad XX. Banyak penguasa dunia yang secara sembunyi atau terus terang mengakui telah menjadikan buku Machiavelli itu sebagai “buku pegangan”  (hand book). Salahsatu magnum opus Machiavelli  adalah “The Prince”  (Sang Pangeran).

The Prince merupakan kitab nasihat praktek terpenting bagi seorang pelaku kekuasaan. Doktrin utama buku ini adalah, untuk meraih kesuksesan dan dun supaya bisa langgeng,  seorang penguasa sepenuhnya harus mengabaikan pertimbangan moral dan menhalalkan segala cara dengan mengutamakan kekuatan dan kelicikan.

Monopoli Kebenaran

Ilmuan besar dunia, Albert Einstain pernah melontarkan sebuah fatwa;  bahwa mencari kebenaran itu lebih bernilai dibandingkan menguasainya. Bagi dunia filsafat dan  ilmu pengetahuan boleh jadi prinsip itu sangat relevan, namun tidak untuk politik dan kekuasaan. Tapi  dalam logika politik kekuasan justru  ikhtiar mencari  kebenaran bukanlah suatu yang penting,  dan sama sekali bukan menjadi tujuan. Yang paling perlu bagi politik kekuasaan itu adalah bagaimana mengendalikan dan menguasai kebenaran. Karena dengan menguasai kebenaran, tentunya akan mempermudah penguasa memenangkan kepentingannya.

Dan biasanya, pihak yang paling potensial untuk menguasai kebenaran  adalah mereka yang sedang memegang kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang digenggam, maka semakin besar peluang  memenangkan pertarungan untuk menguasai kebenaran.

Dalam konteks politik dan kekuasaan, makna menguasai kebenaran adalah bagaimana penguasa menggunakan segenap kekuasaan yang dimilikinya secara optimal  untuk selalu merasionalisasi dan menjustifikasi setiap perilaku dan kebijakan yang dikeluarkannya.

Tentunya kita masih ingat, di masa pemerintahan Orde Baru, bangsa ini pernah mengalami masa dimana telah terjadi monopoli kebenaran oleh rezim penguasa. Atas nama negara, penguasa otoriter saat itu tampil sebagai pembuat sekaligus penafsir tunggal kebenaran politik untuk mengamankan status-quo kekuasaannya. Dalam segala hal pihak  penguasa selalu memaksakan semua yang dilakukannya harus dianggap dan diamini sebagai sesuatu kebenaran yang tidak pernah salah.

Dan jika ada pihak-pihak  yang berupaya menginterupsi atau mengoreksinya, maka itu akan dianggap sebagai tindakan subversif yang kemudian pantas untuk dibungkam secara represif. Dan lagi-lagi, kezaliman penguasa itu akan diklaim sebagai sebuah kelaziman yang yang lumrah dilakukan hanya dengan dalih demi menjaga ketertiban dan keamanan. Terbukti, tidak sedikit tokoh, kelompok masyarakat dan media massa yang mencoba nekat menyuarakan dan memperjuangkan  kebenaran yang berbeda dengan kebenaran pemerintah telah menjadi korban kelaliman penguasa pada waktu itu.

Hegemoni

Namun setelah rezim Orba runtuh dan  bangsa ini memasuki era reformasi, kondisi pun berubah drastis. Kehadiran gerakan reformasi sebagai antitesa dari Orba telah membawa angin perubahan yang cukup radikal bagi bangsa ini. Salah satu implikasi yang paling menonjol dari kehadiran gerakan reformasi  adalah terbukanya kran kebebasan ditengah-tengan kehidupan bernegara, termasuk dalam sektor kehidupan politik.

Tak ayal, eforia pun melanda sebagian besar anak bangsa menyambut era kebebasan tersebut. Tiba-tiba siapapun  tidak tabu lagi untuk bersuara memuntahkan aspirasinya. Begitu juga terkait  kebenaran politik, negara bukan lagi jadi satu-satunya penguasa tunggal kebenaran politik yang dominan. Setiap orang atau kelompok kepentingan bebas memiliki klaim kebenaran politik masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun determinasi negara  terhadap kebenaran politik sudah berkurang sedemikian rupa, sesungguhnya bukan berarti syahwat penguasa untuk menguasai kebenaran politik mengalami stagnasi. Seperti yang terlihat belakangan ini, sebenarnya gelagat hasrat rezim  penguasa untuk menguasai kebenaran politik masih cukup besar.

Penutup

Begitulah. Dalam konteks hegemoni, pihak penguasa dengan segenap instrumen kekuasaannya dituntut mampu lebih moderat untuk “memaksakan” versi kebenaran politiknya. Salah satu modus pembenaran politik yang populer dilakukan oleh pelaku politik dan kekuasan adalah berupaya menaklukkan seluruh elemen utama kehidupan bangsa sembari disokong dengan program  “pencitraan”.

Namun meskipun demikian, secanggih dan seintens apapun program pencitraan yang dilakukan oleh rezim Jokowi-JK, terbukti itu sepenuhnya tidak mampu secara sempurna  untuk menutupi borok kekuasaannya, termasuk watak otoriternya.

Dan jika kedepan rezim ini tidak mau melakukan upaya “Revolusi Mental” secara internal, bukan tidakmungkin watak otoriternya akan tampak semakin nyata dan kentara. (*)


 

Artikel ini pertama kali dimuat di rubrik Opini Harian WASPADA, Rabu (16/11/2016)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s