Ideological State Apparatus

mediakPemberontakan media. Istilah yang sempat populer tahun 1998 itu kini nyaris tak pernah terdengar lagi. Justru kecenderungannya media (terutama media mainstrem) sekarang ini sedang mengalami degradasi jati-diri, yakni kembali menjadi bagian dari “ideological state apparatus” (meminjam istilah Althusser), persis seperti yang terjadi pada era rezim otoriter orba.

Degradasi jati-diri pers yang terjadi hari ini bahkan boleh jadi lebih memprihatinkan. Sebab sekarang ini adalah era reformasi dan demokratisasi, dan mestinya kondisi memungkinkan pers bisa lebih leluasa untuk berekspresi mengejawantahkan eksistensinya. Berbeda seperti di zaman orba yang mana rezim penguasa memang begitu represif dan anti kebebasan, sehingga pers tak bisa berbuat banyak dan sering dibungkam.

Jika demikian, tentu layak untuk dipertanyakan, apa sesungguhnya yang menjadi penyebab media sekarang lebih memilih “melacurkan diri” kepada penguasa, ketimbang menjaga kesejatian perannya sebagai “watchdog” dan pilar ke empat kehidupan demokrasi di republik ini ?

Ayah

ayahku

Panggilan AYAH dari anak-anak, ketika si buruh pulang dari pekerjaannya, adalah ubat duka dari dampratan majikan di kantor.

Suara AYAH dari anak-anak yang berdiri di pintu, itulah yang menyebabkan telinga menjadi tebal, walaupun gaji kecil.

Suara AYAH dari anak-anak, itulah urat tunggang dan pucuk bulat bagi peripenghidupan manusia.

________________
HAMKA, Cermin Penghidupan

Mewaspadai Islamophobia

stopDewasa ini, Islam sering sekali dijadikan sebagai kambing hitam atas pelbagai macam problem kemanusiaan yang terjadi, baik di level dunia internasional maupun nasional.Islam terus dijadikan sasaran stigmatisasi negatif yang identik dengan konservatisme, radikalisme, revivalisme, ekstrimisme, ekslusivisme bahkan terorisme.

Konyolnya, upaya sistemik pengkambinghitaman Islam ini dilakukan kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan prilaku destruktif segelintir ummat Islam  yang mengatasnamakan Islam dalam setiap aksinya. Prilaku-prilaku  destruktif inilah kemudian dengan sengaja mereka generalisir sebagai representasi dari watak yang inhern dari ajaran Islam.

Fenomena gerakan anti Islam ini sering disebut dengan istilah “Islamophobia”. Sedangkan mereka yang benci terhadap Islam secara membabibuta dan tanpa alasan apapun dinamakan “ Islamophobes”.

Sekarang ini, para Islamophobes kian bertambah jumlahnya. Mereka memanfaatkan beragam media massa, mulai dari media cetak, media elektronik, media sosial sebagai instrumen untuk melancarkan misi mereka merusak dan mencemarkan nama baik Islam. Dalam aksinya mereka aktif melakukan manipulasi dan distorsi terhadap Islam, tujuannya agar citra agama samawi ini  identik dengan agama bar-bar, berwajah seram, penuh kebencian dan pendendam.

Bukan cuma itu, bahkan disinyalir mereka terus mengkampanyekan bahaya internasional baru yang mereka namakan “Islamofasisme”. Upaya ini sengaja mereka lakukan dalam rangka membentuk opini sesat bahwa Islam adalah agama yang akrab dengan kekerasan, pertumpahan darah, irrasional, anti modernitas dan sebagainya. Target utama mereka tidak lain adalah berupaya membangun opini sesat bahwa Islam membenci kemanusian dan cenderung  anti peradaban.

Bahkan di dunia Barat, terutama di AS dan Eropa, aktivitas gerakan Islamiphobia sudah menjadi  sebuah industri, yaitu “industri Islamophobia”. Sebuah sumber resmi (Young Turkish) sempat mengungkap bagaimana uang sebesar 42 juta dolar telah dibelanjakan oleh lembaga-lembaga pembenci Islam internasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Para Islamophobes yang menerima bantuan dana tersebut terdiri dari pelbagai latarbelakang profesi, mulai dari akademisi, orientalis, jurnalis, pendeta, aktivis nGO dan sebagainya.

Bila kita kembali menilik sejarah, sebenarnya propaganda Islamophobia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejarah mencatat,  fenomen Islamophobia sudah menyumbul di era Rasulullah SAW pada masa silam. Berbagaibentuk hinaan, ancaman hingga kekerasan menghantam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kita akan teringat ketika kafir Quraisy menghina bahwa Muhammad adalah orang yang gila dan tukang sihir. Perjalanan ke Thaif mendapatkan lemparan batu. Bahkan Rasulullah SAW mendapat ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy sebelum hijrah ke Yatsrib (Madinah).

Tidak hanya Rasulullah SAW saja yang mendapatkan perlakuan kasar dari kafir Quraisy. Bilal bin Rabah, salah satusahabat Rasulullah SAW ini juga pernah mendapatkan siksaan dari para majikannya kafir Quraisy. Semuanya merupakan bentuk aksi Islamophobia yang sengaja dilancarkan oleh musuh-musuh Islam.

Begitulah. Seiring perjalanan waktuk Islam terus tumbuh dan berkembang, namun tidak pernah sepi dari ancaman dan gangguan dari gerakan Islamophobia.

Namun di era sekarang propaganda itu kian canggih,  terstruktur, sistematis dan massif. Sejarah mencatat, setelah terjadinya kekalahan tentara salib yang berulangkali dari tentara Islam dalam perang salib. Hingga kemudian pada abad 19 disusunlah sebuah perencanaan (konspirasi) yang kemudian dikenal dengan Protocol of Zion yang berisi 24 poin protocol yang pada awalnya memang ingin mewujudkan tatanan dunia baru (NovusOrdo Seclorum / New World Order) bagi Ras Yahudi. Protocol of Zion ini awalnya dicetuskan oleh Theodore Hertzl seorang peneliti yang ingin mewujudkan negara Yahudi Raya (Zionisme).

Dalam pertemuan lain, diadakan agenda konferensi al-quds yang mendatangkan para pemuka yahudi yang mendukung gerakan Zionisme. Dalam konferensi al-quds tersebut dicetuskan gagasan bahwa umat Islam harus dijauhkan dari Islam seperti apa yang dikatakan salah satu tokohnya Samuel Zwemmer sebagaiberikut : “Sebenarnya tugas kalian bukan mengeluarkan orang-orang islam dari agamanya menjadi pemeluk agama kalian, akan tetapi menjauhkan mereka dari agama mereka (Al-Qur’an dan Sunnah) sehingga merekamenjadi orang-orang yang putus hubungan dengan Tuhannya dan sesamanya (saling bermusuhan) menjadi terpecah-belah dan jauh dari persatuan. Dengan generasi-generasi baru yang akan memenangkan kalian dan menindas kaum mereka sendiri sesuai dengan tujuan kalian.”

Diantara isu yang menjadi propaganda untuk menanamkan Islamophobia kepada masyarakat Internasional adalah permasalahan tentang terrorisme Islam. Isu ini menjadi semakinpopular dipicu oleh serangan 9/11 yang dilakukan oleh al-qaeda terhadap gedungkembar pentagon yang berada di Amerika Serikat. Pada saat itu, George W Bushmengatakan bahwa serangan 9/11 dipicu oleh gerakan terrorisme Islam yangmempunyai jaringan Internasional.

Propagandaatas isu perlawanan terhadap terorisme global semakin gencar. Setelah reda propaganda tentang al-qaeda.

Kemudian, beberapa tahun terakir ini masyarakat dibuat geger dengan kemunculan ISIS (Islamic State of Iraq and Syam) yang mengajak umat Islam Indonesia untuk bergabung melalui tampilan video di youtube. Kita sebagai umat Islam harus cerdas menanggapi isu ini. Ummat Islam Indonesia tidak boleh melakukan kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah memberikan bantuan kemanusiaan dan berdoa kepada Allah SWT supaya memberikan pertolongan dan keselamatan saudara se-Iman Islam kita di wilayah timur tengah (khususnya palestina, suriah dan Iraq) yang saat ini sedang menghadapi konflik peperangan.

Pola penyebaran propaganda Islamophobia di setiap negara hampir sama, salah satunya yaitu dengan menciptakan ‘musuh-musuh’ yang berasal dari Islam di dalam tubuh negaratersebut. Seperti Israel yang mengatakan bahwa Hamas adalah teroris di Palestina. ISIS adalah musuh bersama di wilayah Iraq dan Suriah, Ikhwanul Muslimin (IM) yang dicap teroris oleh pemerintah kudeta militer Mesir. AKP Turki (Erdogan) yang sering mendapatkan opini negatif dari lawan poltiknya .

Islamophobia di Indonesia

Bila kita cermati, sesungguhnya Islamophobia di bumi Nusantara sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Misalnya ketika Tuanku Imam Bonjol beserta para pejuang Islam lainnya melawan penjajahan Belanda. Belanda menyebut Tuanku Imam Bonjol beserta para pejuang Islam lainnya sebagai para ekstrimis,pemberontak negara. Padahal jelas, posisi Tuanku Imam Bonjol ini adalah sebagai masyarakat pribumi yang mempertahankan kedaulatan tanah airnya.

Kaum kolonial Belanda juga mendapat perlawanan dari parapejuang Islam di berbagai wilayah tanah air, dan lagi-lagi mereka dicap sebagai ekstrimis.

Di era pasca kemerdekaan, muncullah perbedaan cara pandang dalam hal berpolitik antara pejuang kemerdekaan yang menganut paham nasionalis-sekuler dengan nasionalis-Islam. Perbedaan cara pandang ini juga sempat mengakibatkan perpecahan dalam tubuh umat Islam (masyarakat) Indonesia. Setelah proklamasi dikumandangkan, awalnya masyarakat Indonesia bisa bersatu untuk melawan penjajah belanda melakukan agresi militer kembali wilayah republik ini.

Namun  kemudian perbedaan cara pandang politik semakin terlihat jelas di tengah perdebatan terkait dasar negara Indonesia. Kalangan nasionalis-sekuler tetap menginginkan negara ini  netral  dari keberadaan agama. Sedangkan dari kalangan nasionalis-Islam menginginkan negara ini berdasarkan asas Islam seperti yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta. Perdebatan kemudian berakhir dengan diakhirinya sidang konstituante yang kemudian berlanjut dengan dekrit PresidenSoekarno yang menginginkan negara ini berdasarkan atas tiga asas : Nasionalisme, Agama dan Komunisme (NASAKOM).

Kemudian, selang tak lama setelah itu Partai Masyumi dibubarkan oleh rezim Orla karena dianggap mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga kemudian kepemimpian beralih dari zaman orde lama menuju orde baru.

Pada era  Orba, adalah fakta yang tidak terbantahkan, bahwa hak-hak politik umat Islam dikebiri oleh pemerintah Soeharto dengan cara membubarkan semua partai politik yang berlandaskan Islam dan menggantinya dengan satu partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Awalnya partai yang diklaim sebagai representasi ummat  Islam ini berlambang ka’bah, kemudian  dipaksa berganti lambang menjadi gambar bintang setelah diberlakukannya Asas Tunggal Pancasila.

Di tengah tekanan, umat Islam selalu berusaha bertahan menghadapi tantangan. Orde baru mulai melunak dan beranjak menunjukkan kedekatannya dengan Islam. Hal ini ditandai dengan berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan Bank Syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat) pada awal tahun 1990-an. Pembangunan masjid-masjid ‘pancasila’ oleh Soeharto juga mendapatkan sambutan yang cukup bagus oleh masyarakat meskipun pada saat itu hak-hak politik umat Islam di Indonesia masih mendapatkan pengawasan yang cukup ketat. Terbukti ditahun-tahun tersebut, setiap ada pertemuan kajian Islam harus melaporkankegiatannya kepada pihak yang berwenang (Polisi dan Militer).

Selanjutnya, pada tahun 1998 bangsa ini memasuki era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim pemerintahan otoriterian Orba di bawah kepemimpinan Soeharto yang berkuasa selam 32 tahun . Semua keran ‘kebebasan’ terbuka luas.  Gerakan reformasi  merupakan sebuah gerakan perubahan yang dimotori oleh sejumlah tokoh Islam, seperti Amien Rais yang dikenal dengan bapak reformasi.  Dengan demikian gerakan reformasi ini tentunya juga bermakna sebagai momentumkebangkitan bagi ummat Islam negeri ini.

Maka sebagai implikasinya, ternyata bukan cuma kalangan ummat Islam saja yang memanfaatkan gerakan reformasi sebagai wadah untuk aktualisasi diri. Kelompok-kelompok anti Islam pun juga ikut menyelinap dan menyusup ke dalam gerbong gerakan reformasi. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, ada indikasi justru mereka telah berhasil membajak dan mensabotase gerakan reformasi  dan menjadikannya sebagai instrumen untuk melancarkan agenda kebencian mereka terhadap Islam.

Parahnya, ada indikasi gerakan Islamophobia di republik ini dalam perkembangan terakhir justru dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari internal Islam sendiri. Di Indonesia, Tokoh-tokoh bayaran yang melakukan propaganda yang berlawanan dengan Islam tersebut tergabung dalam Jaringan Islam Liberal (JIL). Aktivis JIL ini bertugas untuk menyebarkan opini-opini berlawanan dan negatif terhadap Islam. Tak jarang opini ini pun kemudian berputar-putar dan selaludiulang-ulang. Seperti pelecehan terhadap al-Qur’an, netral agama, kesetaraangender, LGBT (Lesbian, Gay, Bisksual & Transgender), nikah beda agama, pemisahan agama dengan kegiatan sosial-politik, pembusukan citra Gerakan Islam dan lain sebagainya. Yang sampai saat ini masih terus dipropagandakan. Merekayang tergabung dalam JIL ini juga tidak segan-segan mendukung agenda musuh-musuh Islam serta menjelek-jelekkan Islam dan umat Islam.

Bukan cuma itu,  ada indikasi gerakan Islamophobia juga mendapat dukungan dari rezim penguasa negeri ini. Sikap memihak dan ketidakadilan pemerintah terkait perbagai kasus yang  menyangkut ummat  Islam—paling  menghebohkan kasus penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan Ahok–  sepertinya cukup menegaskan betapa rezim penguasa negeri ini juga sudah terjangkit virus Islamophobia. Lihatlah, bagaimana sikap mereka yang memandang sinis Gerakan Bela Islam I (411), Gerakan Bela Islam II (121) dan menudingnya sebagai gerakan  anti kebhinekaan, anti toleransi dan anti NKRI.

Penutup

Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya pernah mengingatkan kita semua, bahwa Islam muncul dari keterasingan dan akan kembali kepada kondisi keterasingan. Tentunya peringatan ini patut menjadi perenungan bagi kita umat Islam untuk terus memantabkan aqidah dan  menjaga ukhuah Islamiyah guna menyiasati gerakan Islamophobia yang pastinya tidak akan pernah hilang  dan terus mengancam eksistensi Islam hingga akhir zaman nanti. (*)

Jangan Ajari Ummat Islam Soal Keberagaman

aktual

Aksi 212, mengukuhkan keberagaman. (sumber:aktual.com)

Kendati sempat dituding ada yang menunggangi, banyak kalangan yang mengapresiasi aksi  besar ummat Islam 4 September lalu berjalan lancar dan damai. Aksi yang melibatkan ratusan ribu orang dari pelbagai elemen masyarakat Islam dan berlangsung di sejumlah daerah itu sukses “memaksa” pihak penguasa untuk menegakkan hukum terhadap Ahok, pelaku dugaan penistaan agama. Hasilnya, kini Ahok sudah dijadikan tersangka oleh pihak polri.

Namun, pasca aksi 4/11 itu, ada fenomena yang menarik untuk dicermati, yakni banyak pihak yang tiba-tiba begitu antusias dan menggebu-gebu berbicara -bahkan menggelar berbagai ragam aksi- dengan tema tentang pentingnya merawat keberagaman atau  kebhinekaan.  Salah satu aksi yang banyak jadi sorotan adalah  Parade Bhinneka Tunggal Ika digelar beberapa hari yang lalu di Bundaran Patung Arjuna Wiwaha dan Bundaran Tugu Tani.

Jika dicermati tujuan aksi yang  kabarnya diikuti ribuan orang itu memang tidak ada yang salah. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apa urgensi mereka melontarkan himbauan dan menggelar aksi-aksi tersebut ? Tentunya, mereka memiliki alasan yang kuat sehingga meraka merasa penting untuk menggelar aksi tersebut. Paling tidak mereka telah menganggap  ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak kebhinekaan. Lantas, kelompok mana yang mereka anggap anti kebhinekaan itu ?

Meskipun mereka berkilah aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan Aksi 4/11, namun banyak pihak berasumsi bahwa Parade Kebhinnekaan itu tidak lain  adalah “tandingan” dari Aksi Bela Islam 4/11. Dari peserta yang hadir dan ragam isu yang diusung;  seperti Kebhinnekaan dalam keragaman, Indonesia (Jakarta) milik bersama, menjaga keutuhan NKRI, anti diskriminasi, cinta damai, setidaknya makin menguatkan sinyalemen pretensi aksi tersebut.

Kalau benar ada hubungannya dengan aksi 4/11, maka sesungguhnya secara tidak langsung mereka telah menganggap apa yang dilakukan ummat Islam yang menuntut keadilan adalah sesuatu yang mencederai keberagaman. Pada hal, sesungguhnya salah besar jika ada yang mengganggap Aksi 4/11 adalah gerakan yang bertujuan untuk mengobrak-abrik tatanan kebhinekaan di negara ini. Justru Aksi 4/11 bertujuan untuk menyelamatkan tatanan kebhinekaan bangsa ini yang telah dirusak oleh seseorang yang bernama Ahok.

Dalam kasus ini, kalau mau jujur, mestinya target kampanye pentingnya merawat keberagaman harus ditujukan kepada Ahok yang nyata-nyata telah mengusik tatanan keberagaman negeri ini lewat prilaku penistaaan yang dilakukannya. Dan seharusnya bukan ummat Islam saja yang marah kepada Ahok. Pemerintah  dan kelompok-kelompok minoritas juga seharusnya ikut marah dan mendukung ummat Islam , karena Ahok telah mengusik kondusivitas keberagaman di republik ini.

 

Keberagaman yang Objektif

Bicara keberagaman atau kebhinekaan tentunya harus objektif dan proporsional.  Merawat Bhinneka Tunggal Ika maknanya saling menghormati, mencintai, menyayangi, dan saling berempati. Bukan sebaliknya saling mendeskreditkan satu sama lain.

Namun yang kita saksikan selama ini sungguh ironis. Alangkah lucunya negeri ini, entah mengapa pihak mayoritas yang cenderung  selalu didiskreditkan. Atas dasar pluralisme, multikulturalisme, liberalisme, demokrasi, HAM dan sebagainya, mereka terus menyudutkan, menghakimi dan mendiskreditkan Islam sebagai mayoritas di republik ini. Parahnya lagi, mereka  itu bukan hanya berasal dari luar Islam, tapi sepertinya sekarang lebih banyak dari kalangan internal Islam sendiri, mulai dari orang awam ,akademisi, cendekiawan, ulama, ustadz, penguasa dan sebagainya.

Terkadang  sulit untuk dipahami oleh nalar sehat, mengapa melulu ummat Islam yang dijadikan “sasaran” sinisme dan tudingan sebagai “pelaku” ketidakadilan dalam hubungan pergaulan keberagaman di negeri ini, sedangkan kelompok lain cenderung bersikap hypochondriac, selalu merasa lemah dan jadi mangsa atau korban, sehingga melulu minta dimanja dan dilindungi. Pada hal, meskipun mayoritas di negara ini, justru realitasnya ummat Islam lah sesungguhnya yang lebih sering jadi korban ketidakadilan, terutama secara politik dan ekonomi.

Dalam konteks merawat keberagaman itu mestinya istilah semisal “melindungi kelompok minoritas” tidak pantas terlalu ditonjolkan dan dikedepankan. Sebab itu secara tidak langsung telah mendeskriditkan  kelompok mayoritas sebagai pihak yang mencederai keberagaman dan intoleran, dan disisi lain mengesankan kelompok minoritas sebagai pihak yang melulu jadi korban. Pada hal faktanya, bukan tidak sering justru kelompok mayoritas yang jadi korban pelbagai ketidakadilan.

Dan terhadap realitas ini, ummat Islam terus dituntut untuk memakluminya. Ummat Islam terus dipaksa untuk menerima dan membenarkan logika mereka yang sering mengatasnamakan pluralisme, HAM, demokrasi, dan sebagainya,  yang justru lebih sering merugikan dan melecehkan “marwah” Islam.

Menghargai Keberagaman

Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin yang mewujudkan tatanan hidup yang harmonis oleh setiap insan. Islam agama peradaban, berbudaya, akhlakul karimah menghargai perbedaan.

Dalam ajaran Islam  perbedaan merupakan sebuah keniscayaan (sunnatullah) yang tidak bisa dipungkiri. Tentang kebhinekaan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Ar Ruum ayat 22; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. 30: 22)

Fakta sejarah membuktikan, ketika rezim Islam  berkuasa  di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw hingga penggantinya para Khalifah, kerahmatan dunia untuk mengelola kehidupan kebhinekaan beragama telah terbukti  dengan nyata. Bahkan pada saat itu, Rasulullah Saw sendiri pernah memimpin sebuah perjanjian perdamaian bercorak keberagaman  antara kaum muslimin dengan non muslim di Madinah yang dikenal dengan nama “Perjanjian Khudaibiyah”.

Sewaktu Islam berkuasa di Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, struktur masyarakat pada saat itu tidaklah homogen.  Masyarakat Madinah dihuni oleh beragam penganut keyakinan, mulai dari kaum Muslim, Yahudi, Nashrani, dan juga kaum Musyrik.  Namun, mereka bisa hidup bersama dalam di bawah otoritas kekuasaan Islam.  Sama sekali entitas-entitas selain Islam tidak dipaksa masuk ke dalam agama Islam atau diusir dari Madinah. Mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang sama seperti kaum Muslim.  Mereka hidup berdampingan satu dengan yang lain tanpa ada intimidasi dan gangguan.  Bahkan Islam telah melindungi “kebebasan mereka” dalam hal ibadah, keyakinan, dan urusan-urusan privat mereka.

Watak masyarakat Islam yang inklusif seperti ini terlihat jelas dalam Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah SAW.   Dalam klausul 13-17 Piagam Madinah disebutkan sebagai berikut, “Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin untuk kepentingan orang kafir, juga tidak boleh menolong orang kafir dalam memusuhi orang mukmin. Janji perlindungan Allah adalah satu. Mukmin yang tertindas dan lemah akan memperoleh perlindungan hingga menjadi kuat. Sesama mukmin hendaknya saling tolong menolong. Orang-orang Yahudi yang mengikuti langkah kami (Muhammad), mereka memperoleh perlindungan dan hak yang sama; mereka tidak akan dimusuhi dan tidak pula dianiaya. Perjanjian damai yang dilakukan oleh orang-orang mukmin haruslah merupakan satu kesepakatan.Tidak dibenar-benarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian dengan meninggalkan yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali telah disepakati dan diterima bersama.”

Begitu juga ketika Islam menjadi penguasa di tanah Andalusia. Disana selama 800 tahun, bangsa Spanyol hidup rukun, damai dan sejahtera di bawah kepemimpinan penguasa muslim, walaupun terdapat julukan “Spain in Three Relegion”, yakni Islam, yahudi dan Nasrani. Tidak ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama Islam.  Sayangnya, peradaban yang inklusif dan agung ini berakhir di bawah mahkamah inkuisisi kaum Kristen ortodoks.   Kemudian orang-orang Yahudi dan Muslim dipaksa masuk agama Kristen.  Jika menolak mereka diusir dari Andalusia, atau dibantai secara kejam dalam peradilan inkuisisi.

Punya Prinsip

Namun, satu hal  yang perlu dipahami, bahwa dalam memaknai keberagaman Islam memiliki prinsip yang jelas dan tegas. Surah Al-Kafirun (109) Ayat 1–6 bercerita tentang sikap seharusnya seorang muslim kepada orang yang berbeda agama dan keyakinan. Muslim tidak boleh mencampur adukkan tata cara kehidupannya dengan ajaran agama orang lain.

Sejarah mencatat, pada awal hijrah, Rasulullah SAW hidup di Madinah bersama dengan para penyembah berhala, kaum nasrani, dan orang-orang Yahudi. Dengan mereka semua Rasulullah menjalin hubungan  yang baik. Akan tetapi meskipun berteman baik, Rasulullah tidak terlarut dengan pergaulan tersebut. Beliau dengan teguh memegang ajaran Allah tanpa terkontaminasi sedikit pun.

Menghargai keanekaragaman yang ada merupakan kewajiban seorang muslim. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah di Madinah saat beliau dengan indah berhubungan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tentu saja selama pihak lain juga memiliki sikap saling menghargai.

Oleh karena itu, saling menghargai sangat diperlukan agar hubungan antarsesama dapat berjalan dengan baik. Namun dalam keberagaman itu Islama juga mengajarkan ummatnya agar tetap menjaga harga diri dan identitas serta sikap kita sebagai seorang muslim yang teguh dan baik hati. Karena hanya dengan cara itu misi suci Islam sebagai rahmatan lil-alamin dapat diwujudkan dengan baik.

Penutup

Dari uraian di atas, jelas tergambar  bagaimana Islam begitu menghormati keberagaman. Jadi kalau masih ada yang menuding ummat Islam itu anti keberagaman dan intoleran, tentunya itu sangat tidak beralasan dan keliru.

Begitu juga kalau masih ada yang mencoba mendikte dan mengajari ummat Islam soal keberagaman, maka itu sama saja dengan “ibarat mengajari  itik berenang”.  Karena secara empiris, terkait wawasan dan pengamalan tentang hidup dalam keberagaman ummat Islam negeri ini sesungguhnya sudah lama “khatam”. Sejak republik ini diproklamirkan ummat Islam sudah menjadi mayoritas. Dan terbukti selama ini sikap ummat Islam cukup inklusif menerima realitas kebhinekaan bangsa ini yang sudah terbingkai dalam  sebuah vigura bernama NKRI (Negara kesatuan republik Indonesia).

Bahkan sepertinya perlu ditegaskan,  bahwa yang dilakukan ummat Islam Indonesia akhir-akhir ini sebenarnya bukan lagi sebatas “merawat” keberagaman, tapi lebih itu ummat Islam sudah sampai pada fase ikhtiar untuk “mengokohkan” keberagaman itu secara jujur dan objektif. (*)


Artikel ini pertama kali dipublikasikan di Rubrik Opini Harian Waspada, Hal B4, Kamis (1/12/2016)

Anjing Menggonggong, Khafilah Berlalu

ciamis

khafilah yang terus bergerak itu
bukan kawanan domba
seperti yang dikatakan nietzsche
mereka bukan pula serdadu bayaran
yang doyan ditunggangi
mereka adalah jiwa-jiwa merdeka
yang lagi bergairah terbakar ghirah

meski kalian sabotase transportasi
itu tak kan mampu lumpuhkan
militansi mereka
mereka masih punya dua kaki
tuk melangkah gagah
jarak pun jadi tak berarti
karena mereka pejuang sejati

walau sepanjang jalan
anjing-anjing penjaga
terus menggonggong
dari balik tembok istana
tapi khafilah terus berlalu
menuju medan juang
yang penuh kemuliaan


Medan, 30/11/2016

 

 

Rezim Otoriter Gaya Baru

catur1Sunguh menarik catatan ringan  Dedi Sahputra di kolom “Foliopini”-nya yang berjudul “Otoriter..?”, (Waspada, 31/10/2016). Diantara nukilan yang paling menggelitik dari tulisan itu adalah tentang defenisi otoriter yang diungkapkannya.

Di alenia kedua dengan lugas ia mengungkapkan; Pemerintah kala itu (Orde Baru) disebut otoriter karena digenggamannya ada empat elemen utama kehidupan bangsa. Itulah parlemen (legislatif), perangkat hukum (yudikatif), distribusi informasi/pesan (media massa), dan birokrasi (eksekutif) itu sendiri. Ketika pemerintah  (eksekutif) menguasai semua itu, mereka gampang sekali malihrupa jadi Fir’aun.

Lantas, pada alenia berikutnya, dengan lugas ia  memaparkan fakta  historis keotoriteran rezim Orba, dan kemudian membandingkannya dengan realitas kekinian dari kecenderungan sepakterjang  rezim penguasa hari ini. Dan hasil kesimpulan dari komparasi itu sepertinya cukup mengejutkan, ada indikasi kemiripan diantara keduanya,  terutama  ketika  keempat elemen utama kehidupan bangsa itu dijadikan parameter penilaian , yang mana kesumuanya memang sudah menunjukkan gelagat “takluk” oleh cengkraman  penguasa.

Lewat tulisannya, Dedi memang tidak secara vulgar mengungkapkan ada kesamaan yang persis (sama-sama otoriter) antara rezim Orba Soeharto dengan rezim Kerja Jokowi-JK, namun dengan cerdik ia mengajak pembaca untuk menilai membuat kesimpulan sendiri. Setelah membeberkan  watak dari rezim Jokowi-JK, ia pun melontarkan pertanyaan; “Maka apakah Anda masih melihat perbedaan dengan Orde Baru yang otoriter ?”.

Terus terang saya sangat tertarik untuk menjawab pertanyaan “nakal “ itu. Saya menilai, mungkin terlalu dini untuk mevonis rezim Jokowi –JK sami mawon dengan rezim Orde Baru dalam hal keotoriterannya. Sebab kurang proporsional melakukan komparasi  antara dua rezim yang berbeda reputasinya.

Orba baru memang tak diragukan lagi reputasinya sebagai rezim otoriter yang sukses selama 32 tahun berkuasa di republik ini. Bahkan Orba sebenarnya bukan hanya mempraktekkan otoritarianisme, tapi lebih dari itu, dibawah kepemimpinan Soeharto kekuasaan Orba  sebenarnya telah mendekati level diktatoristik, bahkan totaliteristik.

Sedangkan rezim Jokowi –JK, menurut hemat penulis  sejauh ini masih dalam fase  “belajar”  menjadi otoriter. Namun pastinya, rezim ini memang memiliki “bakat” untuk jadi otoriter. Bayangkan, baru 2 tahun saja berkuasa, watak otoritarianisme rezim ini sudah terendus sedemikan rupa. Bahkan kriteria untuk dikatakan rezim otoriter, yakni  menundukkan empat elemen utama kehidupan bangsa, sudah mampu dilakukan rezim ini, meskipun “belum” seekstrim yang pernah dilakukan rezim Orde Baru.

Dan jika kecenderungan ini terus berlanjut dalam waktu yang lebih lama (tak usahlah selama Orba), misalnya sampai satu dekade (dua periode), tentunya ini cukup memunculkan kecemasan. 2 tahun saja sudah seperti ini, bagaima jika 10 tahun ? Wallahu’allam.

Boleh jadi, mungkin sebagian dari kita tidak menyangka jika kemudian rezim Jokowi-JK akan berperilaku seperti ini. Karena diawal debutnya rezim ini lumayan memukau dan cukup mengesankan dengan perfomancenya yang penuh kesahajaan. Dulu, di awal kemunculannya dalam kancah perpolitikan nasional, dengan ciri khas penuh kesehajaan dan aksi blusukannya, sosok seorang Jokowi benar-benar jadi idola baru yang begitu memukau . Waktu itu, kemunculan Jokowi seperti “oase” di tengah-tengah kegersangan dan banalitas kehidupan politik di negeri ini.

Jokowi yang menjadi  simbol rezim  ini juga mulanya sangat jauh dari kesan “sangar”,  dan ini sangat berbeda dengan rivalnya  pada  Pilpres yang memang dari awal kadung dituding memiliki watak kekerasan yang dikhawatirkan kelak berpotensi melahirkan perilaku otoriter. Tetapi fakta berkata lain, ironisnya justru rezim ini yang kemudian memperlihatkan gelagat  yang bercorak otoriter.

Berbeda dengan rezim Orde Baru, style otoriterianisme rezim Jokowi-JK memang tampak lebih smooth.  Dalam konteks ini, harus diakui rezim Jokowi-JK  memang “hebat”, terutama dalam membungkus otoriterianismenya dengan balutan pencitraan dan  jargon-jargon egaliter seperti Tri Sakti, Nawa Cita dan Revolusi Mental.

Takut

Lalu, yang jadi pertanyaan kemudian adalah , mengapa seorang penguasa atau sebuah rezim begitu rentan jadi berwatak otoriter ? Jawabannya sederhana, itu dikarenakan logika kekuasaan yang  pada dasarnya adalah tentang kecenderungan  mempertahankan kekuasaannya dengan pelbagai upaya, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Kecenderungan logika ini sudah berlaku galib dan telah menjadi dalil pokok setiap orde yang berkuasa, di manapun dan kapanpun. Kendati pada awalnya banyak para calon penguasa yang tampil rendah hati  dan penuh kesehajaan, tapi ketika kekuasaan sudah berhasil digenggam dan  ia sudah mulai merasakan bagamana nikmat dan candu dari pesona kekuasaan itu, maka tiba-tiba muncul ketakutan dalam benaknya, yakni takut akan kehilangan kekuasaannya.

Ya. Ketika sudah menang dan kekuasaan sudah dalam pangkuan, tidak ada jaminan syahwat kekuasaan  sertamerta terpuaskan. Justru syahwat kekuasaan semakin menjadi-jadi. Ambisi tahap berikutnya setelah meraih kekuasaan adalah bagaimana “mengolah” kekuasaan secara maksimal untuk meraup keuntungan sembari bagaimana mengupayakan mengukuhkan kekuasaan agar tidak diusik dan diganggu pihal lain. Dan salah satu cara yang paling praktis untuk melakukan itu adalah dengan menjadi penguasa yang otoriter.

catur

Menghalalkan Segala Cara

Secara filosofis, logika kekuasaan seperti ini bukannya tanpa alasan. Adalah Nicollo Machiavelli, seorang filusuf Italia, pernah menyoroti logika kekuasaan dengan memperkenalkan konsep raison d’ etat. Konsep ini secara eksplisit  mengandung doktrin, bahwa sasaran utama politik negara adalah mempertahankan kekuasaan negara, sedangkan moral dan hukum harus tunduk di bawah tuntutan politik.

Selama ini, banyak kalangan—termasuk para pelaku kekuasaan—yang menganggap ajaran Machiavelli ini keliru dan sesat, karena telah menjustifikasi penggunaan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara dan mengabaikan intervensi moral di dalamnya. Namun sepertinya sulit dibantah, gagasannya telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi banyak penguasa sejak awal gagasan itu dipopulerkan sampai abad XX. Banyak penguasa dunia yang secara sembunyi atau terus terang mengakui telah menjadikan buku Machiavelli itu sebagai “buku pegangan”  (hand book). Salahsatu magnum opus Machiavelli  adalah “The Prince”  (Sang Pangeran).

The Prince merupakan kitab nasihat praktek terpenting bagi seorang pelaku kekuasaan. Doktrin utama buku ini adalah, untuk meraih kesuksesan dan dun supaya bisa langgeng,  seorang penguasa sepenuhnya harus mengabaikan pertimbangan moral dan menhalalkan segala cara dengan mengutamakan kekuatan dan kelicikan.

Monopoli Kebenaran

Ilmuan besar dunia, Albert Einstain pernah melontarkan sebuah fatwa;  bahwa mencari kebenaran itu lebih bernilai dibandingkan menguasainya. Bagi dunia filsafat dan  ilmu pengetahuan boleh jadi prinsip itu sangat relevan, namun tidak untuk politik dan kekuasaan. Tapi  dalam logika politik kekuasan justru  ikhtiar mencari  kebenaran bukanlah suatu yang penting,  dan sama sekali bukan menjadi tujuan. Yang paling perlu bagi politik kekuasaan itu adalah bagaimana mengendalikan dan menguasai kebenaran. Karena dengan menguasai kebenaran, tentunya akan mempermudah penguasa memenangkan kepentingannya.

Dan biasanya, pihak yang paling potensial untuk menguasai kebenaran  adalah mereka yang sedang memegang kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang digenggam, maka semakin besar peluang  memenangkan pertarungan untuk menguasai kebenaran.

Dalam konteks politik dan kekuasaan, makna menguasai kebenaran adalah bagaimana penguasa menggunakan segenap kekuasaan yang dimilikinya secara optimal  untuk selalu merasionalisasi dan menjustifikasi setiap perilaku dan kebijakan yang dikeluarkannya.

Tentunya kita masih ingat, di masa pemerintahan Orde Baru, bangsa ini pernah mengalami masa dimana telah terjadi monopoli kebenaran oleh rezim penguasa. Atas nama negara, penguasa otoriter saat itu tampil sebagai pembuat sekaligus penafsir tunggal kebenaran politik untuk mengamankan status-quo kekuasaannya. Dalam segala hal pihak  penguasa selalu memaksakan semua yang dilakukannya harus dianggap dan diamini sebagai sesuatu kebenaran yang tidak pernah salah.

Dan jika ada pihak-pihak  yang berupaya menginterupsi atau mengoreksinya, maka itu akan dianggap sebagai tindakan subversif yang kemudian pantas untuk dibungkam secara represif. Dan lagi-lagi, kezaliman penguasa itu akan diklaim sebagai sebuah kelaziman yang yang lumrah dilakukan hanya dengan dalih demi menjaga ketertiban dan keamanan. Terbukti, tidak sedikit tokoh, kelompok masyarakat dan media massa yang mencoba nekat menyuarakan dan memperjuangkan  kebenaran yang berbeda dengan kebenaran pemerintah telah menjadi korban kelaliman penguasa pada waktu itu.

Hegemoni

Namun setelah rezim Orba runtuh dan  bangsa ini memasuki era reformasi, kondisi pun berubah drastis. Kehadiran gerakan reformasi sebagai antitesa dari Orba telah membawa angin perubahan yang cukup radikal bagi bangsa ini. Salah satu implikasi yang paling menonjol dari kehadiran gerakan reformasi  adalah terbukanya kran kebebasan ditengah-tengan kehidupan bernegara, termasuk dalam sektor kehidupan politik.

Tak ayal, eforia pun melanda sebagian besar anak bangsa menyambut era kebebasan tersebut. Tiba-tiba siapapun  tidak tabu lagi untuk bersuara memuntahkan aspirasinya. Begitu juga terkait  kebenaran politik, negara bukan lagi jadi satu-satunya penguasa tunggal kebenaran politik yang dominan. Setiap orang atau kelompok kepentingan bebas memiliki klaim kebenaran politik masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun determinasi negara  terhadap kebenaran politik sudah berkurang sedemikian rupa, sesungguhnya bukan berarti syahwat penguasa untuk menguasai kebenaran politik mengalami stagnasi. Seperti yang terlihat belakangan ini, sebenarnya gelagat hasrat rezim  penguasa untuk menguasai kebenaran politik masih cukup besar.

Penutup

Begitulah. Dalam konteks hegemoni, pihak penguasa dengan segenap instrumen kekuasaannya dituntut mampu lebih moderat untuk “memaksakan” versi kebenaran politiknya. Salah satu modus pembenaran politik yang populer dilakukan oleh pelaku politik dan kekuasan adalah berupaya menaklukkan seluruh elemen utama kehidupan bangsa sembari disokong dengan program  “pencitraan”.

Namun meskipun demikian, secanggih dan seintens apapun program pencitraan yang dilakukan oleh rezim Jokowi-JK, terbukti itu sepenuhnya tidak mampu secara sempurna  untuk menutupi borok kekuasaannya, termasuk watak otoriternya.

Dan jika kedepan rezim ini tidak mau melakukan upaya “Revolusi Mental” secara internal, bukan tidakmungkin watak otoriternya akan tampak semakin nyata dan kentara. (*)


 

Artikel ini pertama kali dimuat di rubrik Opini Harian WASPADA, Rabu (16/11/2016)